PenjuruNegeri.Com – JAKARTA – Pemerintah memastikan pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut, walau langkah pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih tertahan. Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal kuat bahwa proyek ini bukan sekadar rencana—tetapi memerlukan kesiapan regulasi dan fasilitas pendukung yang matang.

Presiden Prabowo menegaskan kelanjutan pembangunan gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan (MPR/DPR), Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi sebagai prioritas utama. Komitmennya: IKN harus siap operasional bahkan sebelum pemindahan ASN dimulai.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan pemindahan ASN masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) formal dari Presiden Prabowo. Pemindahan ini sudah beberapa kali diundur — dari Agustus 2024, September, Oktober, hingga direncanakan pertengahan 2025—namun belum terealisasi. Hingga kini, pemerintah tengah melakukan pemetaan kebutuhan, seperti formasi kerja dan lokasi kantor serta hunian ASN.

Anggaran awal tahap kedua sebesar Rp 48,8 triliun (periode 2025–2029), dengan porsi tahun 2025 senilai Rp 14,4 triliun, disiapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meski ada instruksi efisiensi anggaran, pembangunan tidak mandek .

ASN diminta memetakan formasi dan kesiapan institusi masing-masing. Pemerintah belum memulai relokasi karena prioritas adalah penyelesaian fasilitas pendukung. Proyek IKN terus menarik minat investor dan perusahaan konstruksi/pembangunan untuk melanjutkan pekerjaan.

Tahap selanjutnya yang krusial: Pengesahan Perpres oleh Presiden Prabowo sebagai lampu hijau untuk pemindahan ASN. Finalisasi hunian dan fasilitas kantor untuk pemerintah. Relokasi bertahap ASN dimulai—dimulai dari unit prioritas dan eselon I.

Kesimpulannya, Pembangunan IKN tetap berlanjut dengan momentum kuat dan dukungan anggaran signifikan. Namun, instalasi ASN di lokasi baru masih menunggu “lampu hijau” Presiden Prabowo melalui Perpres dan kesiapan infrastruktur. Transparansi regulasi dan kesiapan fasilitas menjadi kunci untuk mengakselerasi relokasi ASN ke Nusantara.