Gubernur Al Haris menyatakan akan menyusun regulasi yang berpihak pada rakyat dan tetap patuh pada hukum. Bila janji ini ditepati, maka mungkin untuk pertama kalinya, masyarakat pengebor tradisional tak perlu lagi lari dari aparat, dan bumi Jambi bisa dikelola dengan lebih beradab.
Sebuah Ujian untuk Pemerintah Provinsi
Lebih dari sekadar amanat peraturan, langkah ini adalah ujian bagi Pemprov Jambi. Mampukah mereka membalik lembar sejarah kelam sumur ilegal menjadi kisah sukses pengelolaan energi berbasis kerakyatan?
Jawabannya tak bisa ditentukan dari satu rapat, atau satu kebijakan. Tapi dari konsistensi, transparansi, dan kemauan politik yang kuat untuk berdiri di tengah, antara kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat.
Karena sejatinya, tanah Jambi bukan hanya kaya minyak, tapi juga kaya harapan. Dan seperti sumur yang harus digali untuk menemukan isinya, demikian pula keadilan harus diperjuangkan untuk dinikmati bersama.
Tinggalkan Balasan